Laporan Keuangan berdasarkan SAK ETAP dalam SPT Tahunan PPh

Tahun pajak 2012 adalah tahun pajak kedua kali bagi mayoritas Wajib Pajak untuk membuat Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang batas terakhir diberlakukannya per 1 Januari 2011. Mayoritas Wajib Pajak di Indonesia adalah entitas yang masuk dalam kategori ETAP ini, yaitu entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan. Menurut SAK ETAP ini entitas dikategorikan memiliki akuntabilitas publik signifikan jika:

  1. entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau
  2. entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pesniun, reksa dana dan bank investasi.

Sedangkan ETAP adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal dalam SAK ETAP ini adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur dan lembaga pemeringkat kredit. Meskipun Otoritas Pajak (Direktorat Jenderal PajakKemeterian Keuangan RI) tidak disebutkan dalam SAK ini sebagai pengguna eksternal Laporan Keuangan, namun sejatinya DJP merupakan pengguna ekternal juga dari Laporan Keuangan ini karena seperti dijelaskan di atas, bahwa Laporan Keuangan merupakan dasar pembuatan SPT, dan membuat serta melaporkan SPT merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak.

SAK ETAP merupakan SAK versi mudah yang ditujukan khusus untuk perusahaan kecil dan menengah (UKM) yang diadopsi dari IFRS for SME. Dengan adanya SAK ETAP ini maka di Indonesia terdapat tiga pilar Standar Akuntansi yaitu SAK Syariah untuk usaha yang menggunakan metode syariah, SAK ETAP untuk UKM dan SAK Non ETAP yang dalam tahap konvergensi dengan IFRS. Dengan adanya tiga pilar Standar Akuntansi ini maka lengkaplah sudah Standar Akuntansi yang ada untuk seluruh kebutuhan pelaku usaha.

Perbedaan SAK ETAP (IFRS for SME) dengan SAK Non ETAP (IFRS) adalah bahwa SAK Non ETAP (IFRS) menggunakan pengukuran nilai wajar untuk harta dan kewajibannya sehingga akan sering melakukan revaluasi, sedangkan SAK ETAP (IFRS for SME) menggunakan nilai wajar hanya untuk aktiva tertentu misalnya Efek. Dengan kata lain SAK ETAP jauh lenbih mudah untuk diterapkan dengan biaya yang murah daripada SAK Umum.

Dengan berlakunya secara Efektif SAK ETAP pada 1 Januari 2011, maka mayoritas Wajib Pajak di Indonesia harus menggunakan SAK ETAP ini untuk Laporan Keuangan tahun Pajak 2011. Jika suatu entitas Laporan Keuangannya mematuhi SAK ETAP ini, maka entitas tersebut harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh bahwa Laporan Keuangannya mematuhi SAK ETAP ini dalam catatan atas Laporan Keuangan (Par 3.3). Lebih lanjut, masih dalam par 3.3 dinyatakan bahwa Laporan Keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK EATP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP.

Bagaimana jika suatu entitas yang memenuhi persyaratan untuk menerapkan SAK ETAP memilih untuk menerapkan SAK Non ETAP? hal ini diperbolehkan sepanjang dilakukan dengan taat azas, namun entitas tersebut tidak diperkenankan lagi untuk menerapkan SAK ETAP untuk Laporan Keuangan periode berikutnya. Dengan kata lain, sekali memilih SAK Non ETAP maka akan berlaku terus berikut konsekuensinya (revaluasi, biaya, dsb). Karena SAK ETAP adalah yang paling mudah dan murah, maka pilihan menggunakan SAK ETAP dalam Laporan Keuangan UKM adalah pilihan yang wajar.

Bagaimana implikasi perpajakannya? Dalam penjelasan Pasal 28 ayat 7 KUP dinyatakan bahwa “… pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain.” Dari sini jelas bahwa jika Wajib Pajak tidak menerapkan salah satu dari tiga standar akuntansi yang ada di Indonesia (SAK Syariah, SAK ETAP atau SAK Non ETAP) maka dianggap bahwa Wajib Pajak tidak mematuhi Pasal 28 KUP. Entitas yang memenuhi persyaratan untuk menerapkan SAK ETAP, harus membuat Laporan Keuangan sebagaimana disyaratkan oleh par 3.12 SAK ETAP yaitu:

  1. Neraca
  2. Laporan Laba Rugi
  3. Laporan Perubahan Ekuitas
  4. Laporan Arus Kas, dan
  5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Meskipun dalam persyaratan kelengkapan SPT hanya disyaratkan Neraca dan Laporan Laba Rugi, namun sesuai dengan SAK ETAP, seluruh komponen Laporan Keuangan di atas wajib dibuat untuk dapat dinyatakan mematuhi SAK ETAP ini. Jika tidak membuat Laporan Keuangan seperti yang disyaratkan dalam SAK ETAP ini, maka jika Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan, akan dikenakan sanksi kenaikan (bukan lagi sanksi bunga) karena tidak mematuhi Pasal 28 atau the worst case adalah dikenakan sanksi pidana Pasal 39 yaitu tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia sehingga menimbulkan kerugian pada negara. Meskipun Wajib Pajak berkilah sudah melakukan pembukuan namun jika pembukuan yang diselenggarakannya tidak mematuhi Standar Akuntansi Keuangan yang ada maka sanksi perpajakan akan menunggu. Jadi untuk UKM, silakan pilih mana SAK ETAP atau SAK Lainnya?

http://maskokilima.wordpress.com

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s