Jumlah Bruto Sebagai Dasar Pengenaan PPh Pasal 23

· Pajak, PPh Pasal 23
Authors

arif PPh Pasal 23, baik yang 15% maupun yang 2% dikenakan terhadap jumlah bruto. Dengan demikian, dasar pengenaan PPh Pasal 23 adalah jumlah bruto. Sebelum tahun 2009, atas penghasilan selain dividen, bunga, sewa, royalti dan hadiah serta penghargaan, dikenakan tarif 15% dari perkiraan penghasilan neto. Besarnya perkiraan penghasilan neto tiap-tiap jenis penghasilan biasanya berlainan sehingga tarif efektifnya juga menjadi berlainan. Nah, saat ini pengenaan PPh Pasal 23 menjadi sederhana dan mudah karena hanya mengenakan tarif  langsung terhadap jumlah bruto.

Namun demikian, dalam praktek di lapangan sering terjadi perbedaan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan jumlah bruto. Tidak ada penjelasan tentang arti jumlah bruto ini baik di batang tubuh maupun di penjelasan Undang-undang Pajak Penghasilan. Hal ini sangat terasa terutama ketika akan menerapkan tarif 2% untuk objek PPh Pasal 23 berupa imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan dan jasa lain.

Untuk mengatasi masalah ini Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-53/PJ/2009 Tentang Jumlah Bruto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan  Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Nah, berdasarkan Surat Edaran ini, yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada  Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk :

  1. Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja       kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa. Atas pembayaran ini harus dibuktikan dengan kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan.
  2. Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material. Atas pembayaran ini harus dibuktikan dengan faktur pembelian barang atau material.
  3. Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga. Atas pembayaran ini harus dibuktikan dengan faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis.
  4. Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga. Atas pembayaran ini harus dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga.

Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal penghasilan yang dibayarkan adalah imbalan sehubungan dengan jasa katering. Hal yang sama berlaku juga dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa di atas telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.(BlogPajakIndonesia)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: